Menggugat dan Merekonstruksi Paradigma Pembangunan Ekonomi Nasional : Keterbelakangan Teknologi dan Kemunduran Kewirausa

Menggugat dan Merekonstruksi Paradigma Pembangunan Ekonomi Nasional : Keterbelakangan Teknologi dan Kemunduran Kewirausahaan di Indonesia
Didin S. Damanhuri*
Aliansi Kebangsaan dan L-KEN (Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara)
e-mail: didinsd@yahoo.com

Abstrak Penelitian tentang Keterbelakangan Teknologi dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia berlangsung Maret - September 2013 di Jakarta. Penelitian ini diawalidari ekonomi berbasis konstitusi (constitutional-based economy), yakni, pendekatan ekonomi yang berdasarkan UUD 45. Pendekatan ini dibandingkan dengan teori-teori ekonomi “arus tengah” (Neoklasik) yang menempatkan Negara dalam prinsip “minimum state” serta IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi)sebagai faktor eksogen. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan bersifat kualitatif, sedangkan kuantitatif yakni total factor productivity (TFP). Kesimpulan penelitian ini adalah salah satu instrumen dalam mencapai kesejahteraan agar tidak berada dalam keterbelakangan yakni menguasai teknologi sehingga tidak membeli atau mengimpornya. Problem model pembangunan di Indonesia, sejak tahun 1970-an hingga sekarang lebih mengutamakan investasi langsung perusahaan multinasional disertai dukungan utang bilateral maupun multilateral. Penelitian ini juga menyimpulkan hilangnya perspektif konstitusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Agar proses pembangunan Indonesia mewujudkan kedaulatan membutuhkan prasyarat; (i) peran Negara yang proaktif dan kredibel dan, (ii) mekanisme pasar yang sehat dan pelaku ekonomi (swasta, BUMN dan Koperasi) yang efisien serta efektif. Pendekatan ekonomi konstitusi ini akan semakin kuat apabila mengembangkannya dalam konteks ekonomi lokal yang mengandung lapisan wirausahaan daerah beserta kecerdasan dan kearifan lokalnya. Hal ini akan berkontribusi dalam bentuk politik kemandirian teknologi dan kewirausahaan di tingkat nasional. Dengan demikian dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan serta pembangunan yang berkeadilan sosial demi mewujudkan kemandirian bangsa.
Kata kunci: Ekonomi Berbasis Konstitusi, Minimum State
Criticizing and Reconstructing the Paradigm of National Economic Development: Technology Illiterate and Entreprenuership Deterioration In Indonesia
Abtract The study of technology illiteracy and national economic development is conducted from March until September 2013 in Jakarta and it begins from constitutional-based economy paradigm which refers to UUD ’45 rather than mid-stream economic (Neoclassical). This approach is compared with the economic theories "mid-stream" (Neoclassical) which puts the nation in the principle of "minimum state" as well as science and technology as an exogenous factor. This study constructed by using primary and secondary data. Furthermore, it employs the TFP (Total Factor Productivity) and FGD (Focus Group Discussion) method. The conclucion of this study is that the instruments to achieve well-being and not being under develop are to take control the technology, not buy or import it. The problem of the national economic development, since 1970 until now, are generally because it emphasized more to direct investment of multinational companies with debt support, both bilaterally and multilaterally. Also, in this study concluded the deterioration of constitution paradigm in the economic